Dr Tubagus Bahrudin,SE MM Dikukuhkan Sebagai Dewan Pengawas dan M Fauzi Sebagai Ketum LPPM

PriyonoRedaksi - Minggu | 20 November 2022 | WIB
Dr Tubagus Bahrudin,SE MM Dikukuhkan Sebagai Dewan Pengawas dan M Fauzi Sebagai Ketum LPPM
FOTO : PERNUSA / ISTIMEWA

Dr Tubagus Bahrudin,SE MM Dikukuhkan Sebagai Dewan Pengawas dan M Fauzi Sebagai Ketum LPPM

pada Minggu 20 November 2022, bertempat di Hotel Balairung Matraman Jakarta Timur, Tokoh Nasional, Dr. Tubagus Bahrudin, SE, MM Dikukuhkan Sebagai Dewan Pengawas Lembaga Pengaduan dan Pendampingan Masyarakat (LPPM).

Dalam kesempatan tersebut, Dr Tubagus Bahrudin,SE MM mengungkapkan rasa syukur atas visi misi LPPM yang akan berjuang membantu masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu yang sedang menghadapi kasus hukum, baik masalah Ketenagakerjaan/Pekerja Migran Indonesia, masalah Sengketa tanah, masalah Narkoba, masalah Sengketa Konsumen maupun masalah hukum lainnya, apalagi para pendiri maupun pengurus dengan latar belakang para Jurnalis/Wartawan "Senior" yang sudah lama bergelut di dunia kewartawanan, dan kini mereka terpanggil untuk bergelut di dunia hukum, membantu yang lemah, untuk itu selaku Dewan Pengawas LPPM siap membantu dan mensupport para Pengurus dan anggota LPPM, untuk itu diharapkan LPPM dapat secepatnya dibentuk hingga di seluruh Provinsi di Indonesia, hingga di Kabupaten/Kota se-Indonesia, pintanya.

LPPM merupakan Organisasi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila,UUD 45 dan Kebhinekaan, kita akan menerima semua pengaduan masyarakat, tanpa memandang Suku. Ras maupun Agama. LPPM Cinta keberagaman, oleh sebab itu Kita akan mendamping siapapun mereka yang terzalimi.

Dan masalah ditingkat Provinsi diharapkan nantinya dapat diselesaikan di provinsi tersebut, namun jika harus diselesaikan ditingkat pusat, maka DPN LPPM siap hadir membantu masyarakat, teges Tubagus Bahrudin.

Sementara Ketua Dewan Pendiri LPPM, Muhamad Fauzi, SH. juga menegaskan, bahwa LPPM bersyukur punya Ketua Dewan Pengawas Dr Tubagus Bahrudin,SE,MM sosok Pengusaha dan tokoh nasional yang sebenarnya sudah berkiprah membantu masyarakat yang terzalimi oleh "perusahaan nakal" kasus tanah maupun tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri.

Kita akan membuka pos bantuan hukum, baik online maupun offline, kalau selama ini kita menerima pengaduan untuk kita perjuangkan melalui media, maka setelah kita bentuk LPPM ini, akan kita tindak lanjuti setiap pengaduan masyarakat dengan jalur hukum maupun mediasi kepada kedua belah pihak.

Masalah pekerja Migran Indonesia di luar negeri juga masih menyimpan banyak masalah yang LPPM harus hadir, dan kita juga terus mendesak agar Pemerintah hadir membantu pekerja migran yang kondisinya memprihatinkan namun tidak bisa pulang ke Indonesia karena saat pemberangkatan tidak dengan prosedur yang berlaku (Unprosedural), tegas M Fauzi.