ITL TRISAKTI Gelar Webinar Nasional Tatanan Kepelabuhanan Nasional Dalam Menghadapi Persaingan Transportasi dan Logistik Global

Institut Transportasi dan Logistik Trisakti (ITL Trisakti) sebagai satu-satunya Institut Trasportasi dan Logistik di Indonesia yang khusus melahirkan Sumber Daya Manusia dibidang Transportasi dan Logistik dan terus melakukan kajian-kajian dalam berkontribusi untuk pembangunan transportasi Darat, Laut, Udara maupun Perkeretaapian di Indonesia, pada Kamis 27 Januari 2022 menggelar Webinar Nasional, dan tema yang di angkat "TATANAN KEPELABUHAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK GLOBAL". Webinar Nasional tersebut menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang Kepalabuhanan, diantaranya Prof. Ir Harun Al Rasyid Lubis (ITB), Sesdep bidang 3 Kementerian Maritim dan Investasi Lukiyanto, Laksamana TNI Prof.Dr. Marsetio dan Ir.Arif Toha Tjahjagama,DEA serta tokoh tokoh kemaritiman Son Diamar.

Dalam kesempatan tersebut Dr Tjuk Sukardiman juga mengucapkan terima kasih pada para Pembicara maupun penanggap atas kerjasamanya selama ini, antara Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dengan Kementerian Koordinasi Bidang Maritim Dan Investasi serta Kementerian Perhubungan juga ITB Bandung juga tokoh-tokoh Kemaritiman Indonesia. dimana kerjasama ini diharapkan akan terus terjalin bahwa ITL Trisakti siap bersama-sama membangun Master Plan yang berisikan sebuah Pembangunan Terintegrasi, untuk membangun semua unsur kemaritiman, serta untuk membangun terwujudnya nilai tambah nasional dan meningkatkan Investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional, dimana kontribusi transportasi dan logistik utamanya adalah masalah kemaritiman, Kenavigasian, kegiatan kepelabuhanan dan ITL Trisakti siap bersama-sama pemerintah membangun dan Kemaritiman bersama tokoh-tokoh maritime, untuk bersama berjuang guna membangun Maritim Indonesia yang unggul dan berdaya saing, tegasnya.

lebih jauh Rektor ITL TRISAKTI, Dr. Tjuk Sukardiman, juga menegaskan, bahwa ITL TRISAKTI mempunyai kompetensi dalam rangka membangun sumberdaya manusia, mulai dari akademisi yang tidak langsung sebagai regulator, sebagai pebisnis juga industry, sebagai Pimpinan di Pemerintah, BUMN, pemangku jabatan politik, serta steaholder penta hellix. ITL TRISAKTI sedang membangun dan terus membangun untuk terwujudnya kolaborasi partnership penta hellix antara akademisi, para alumni dan juga pemerintah, Media masa, tokoh-tokoh politik juga kehidupan ke masyarakatan.

ITL TRISAKTI punya tingkatan pendidikan dari Vokasi Diploma 3, Diploma 4, Sarjana S1, S2 dan S3, dimana khusus program Doktor Transportasi dan Logistik (S3) untuk menghasilkan doctor-doktor serta peneliti di bidang kebijakan transportasi dan logistik internasional dan nasional. Para alumni ITL TRISAKTI bertekad bersama dalam kolaborasi penta hellix untuk mewujudkan Interpreneurship dan word Class University dengan program studi Transportasi dan Logistik guna mendukung pembangunan nasional NKRI menuju Indonesia maju, tegas Dr Tjuk Sukardiman.

Laksamana TNI Prof.Dr. Marsetio (Guru Besar UNHAN dan Komisaris Pelindo) menegaskan bahwa sebagaimana upaya dalam meningkatkan investasi, maka perlu upaya bersama dalam memecahkan setiap permasalahan, dan Pemerintah berencana akan melakukan marger Pelindo I, II dan III sehingga kebijakan mampu menekan kebocoran-kebocorang, contoh saat ini biaya petikemas di Jakarta, Semarang maupun Surabaya harganya berbeda, kenapa bisa lebih murah di Jakarta, ternyata ada yang lahannya sewa, ada juga yang milik sendiri, untuk itulah perlu upaya bersama dalam menekan biaya beban logistik maritim, masalah lain seperti belum adanya koneksi antara Daerah Industri seperti Cikarang dengan Pelabuhan, ini semua butuh kebijakan yang bisa diimplementasikan di lapangan, harapnya.

Sementara dalam paparannya, Sesdep bidang 3 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Lukiyanto yang mewakili Menko Maritim dan Investasi, dalam sambutannya, dalam penataan ekosistem logistik nasional terdapat 3 kata kunci yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing dan mencipta peluang, semua itu bisa diciptakan melalui flafon digital nantinya akan menurunkan waktu,menurun biaya serta meningkatkan kepercayaan para penguna jasa termasuk investor.

Pemangku kepentingan pelabuhan segera melakukan percepatan digitalisasi pada terminal operating sistem untuk peningkatan pelayanan barang dan layanan kapal di pelabuhan. Digitalisasi yang di integrasikan secara end to end ini antar stakeholder ini dapat mendukung menghindari kesalahpahaman data. Lukiyanto, lebih lanjut mengungkapkan, hal ini penting sebab data kepelabuhanan digunakan berbagai pengambilan keputusan dan kebijakan strategis termasuk penyesuaian tarif , pembangunan pelabuhan tentu juga implementasi terhadap operasionalisasi. Tarif bulan semata untuk mengejar keuntungan semata harus disertai peningkatan aspek pelayanan. Lukiyanto berbicara tentang kebijakan baru, pemerintah mempermudah usaha dan pengurus bisnis khususnya untuk sektor pelabuhan ini.Telebih adanya undang undang cipta karya pemerintah fokus terhadap kemudahan, terkait dengan perijinan dilakukan perbaikan perbaikan sehingga adanya kepastian pelayanan dalam hal ini pengusulan ijin yang tidak bergantung perijinan lainnya semua proses sudah berbasis on-line dengan persyaratan yang sangat mudah, ungkap Lukiyanto.

Komang Wisnu (Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan) dalam paparannya mengambil tema Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pelabuhan Nasional, dengan peningkatan pelayanan dan kinerja pengelolaan pelabuhan, Menyangkut kinerja salahsatu hal utama adalah peningkatan Sumber Daya Manusia dengan menggelar pelatihan-pelatihan, sehingga input dari sisi SDM menjadi lebih baik, serta daya saing pelabuhan juga meningkat, kebijakan lain adalah dengan adanya peningkatan pengelolaan maupun pelayanan adalah mendorong tumbuhnya investasi di daerah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Keberadaan pelabuhan yang semakin baik serta terkoneksi dengan yang lain, juga diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas serta mampu mengurangi biaya logistik bagi dunia usaha, dan nantinya harga barang bisa lebih murah di konsumen dan memiliki daya saing, ini bentuk dukungan pemerintah pada dunia usaha, sehingga di tahun 2021 telah ditambah beberapa pelabuhan maupun terminal baru. Jadi dengan kebijakan pemerintah dibidang kepelabuhanan ini akan mampu mendorong investasi baru, serta pertumbuhan ekonomi nasional, tegas Komang Wisnu.

Ir .Arif Toha Tjahjagama,DEA PLT Dirjen Perhubungan Laut, yang mewakili Menteri Perhubungan, pembicaraannya di fokuskan tentang kebijakan transportasi laut seperti apa dan alur pikir pelabuhan nasional dan arah kebijakan pelabuhan nasional dan kebijakan yang terkait itu apa saja dan keadaan pelabuhan dan pelayaran saat ini.

Alur pikir pelabuhan nasional, jadi ada undang undang no pelayaran dan ada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2009 dan perubahannya, kebijakan pelabuhan nasional dan rencana lokasi dan iragi pelabuhan. Arah kebijakan pelabuhan nasional sesudah MKKB 432 di tshun 2017 prinsipnya mendorong investasi swasta, mendorong persaingan dan mendorong penyelenggaraan pelabuhan, kalau kita jujur penyelenggara pelabuhan belum diperdayakan dan kita harus bisa mendorong pemberdayaannya dan terwujud integrasi perencanaan, menciptakan kerangka hukum dan peraturan yang tepat serta fleksibel kemudian mewujudkan sistem operasional yang aman dan terjamin , meningkatkan perlindungan maritim dan meningkat kualitas SDM. Kebijakan yang terkait dengan pelabuhan yang namanya kebijakan tol laut, kebijakan penyebrangan nasional, kebijakan pengembangan sungai dan danau dalam mendukung akseswitas,destinasi wisata prioritas nasional. Arif Toha Tjahjagama DEA, bagian lain, menjelaskan dengan adanya penggabungan Pelindo I,II dan III itu ada penggabungan koneksitas maritim dan tujuan meningkatkan efektivitas, paparnya.

Sondiamar selaku penanggap Webinar menilai bahwa Negara Maritim kedepan akan menghasilkan devisa yang sangat besar, dengan penataan pelabuhan yang baik, serta perlunya integrasi atau Keterpaduan pelabuhan yang baik, dalam penyusunan perencanaan harus juga melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi, dan agar pembangunan merata maka pembangunan di wilayah Timur Indonesia juga harus menjadi perhatian khusus, sehingga produk ekspor bisa langsung dikirim dari Indonesia timur, wilayah pelabuhan juga harus di bangun infrastuktur yang baik, hal ini guna menghadapi persaingan global, tegasnya.

Prof. Harun Al Rasyid juga menyoroti akan manajemen serta kelembagaan di Pemerintah, karena hal tersebut adalah amanat undang-undang yang harus di jalankan dengan baik, jangan sampai ada konflik kepentingan, khususnya dalam kerjasama pemanfaatan asset, sehingga dirinya berharap kedepan harus menjadi perhatian dalam kajian khusus, karena hal tersebut telah menjadi masalah, bukan saja di Pemerintah sendiri, tetapi juga di dunia usaha maupun akademis, harapnya. (Nrl)