Luncurkan Buku, Prof. Dr. Hanif Nurcholis,M.Si Kritisi Keberadaan Pemerintahan Desa

Nurul KRedaksi - Kamis | 19 Desember 2019 | WIB
Luncurkan Buku, Prof. Dr. Hanif Nurcholis,M.Si Kritisi Keberadaan Pemerintahan Desa
FOTO : PERNUSA / ISTIMEWA

Luncurkan Buku, Prof. Dr. Hanif Nurcholis,M.Si Kritisi Keberadaan Pemerintahan Desa

Bertempat di aula Kampus Universitas Terbuka Pondok Cabe, pada Rabu 18 Desember 2019, digelar Bedah buku karya Prof Hanif Nurcholis guru besar UT, dengan judul Pemerintah Desa, Nagari, Gampong, Marga dan sejenisnya sebagai pemerintahan tidak langsung warisan kolonial yang inkonstitusional.

Disela acara tersebut, Prof Hanif Nurcholis melihat bahwa dalam penelitian tentang desa di berbagai daerah di Indonesia, Dia menilai pemerintah desa sebagai sebuah lembaga tidak ada pekerjaannya, keberadaan pemerintah desa kurang efektif dalam turutserta mensejahterakan masyarakatnya, karena Pekerjaan mereka terfokus pada urusan administrasi, Padahal seharusnya mereka melayani komunitas atau masyarakat suatu desa sesuai dengan kebutuhannya.

Selama ini tugas perangkat desa hanya memungut pajak, melayani permintaan surat keterangan, pelaksana proyek, dan menjalankan perintah struktural birokrasi saja,Padahal tugas utama pemerintah desa adalah menyediakan irigasi, memikirkan pendidikan dan kesehatan desa. Bagaimana agar masyarakat lebih dekat dengan rumah sakit, sekolah, dan sarana publik lainnya, paparnya.

Dia melanjutkan, dengan kondisi minimnya peran perangkat desa itu maka perlu dicarikan solusi. "Hanif menegaskan kalupun di desa itu ada kegiatan gotong royong, misalnya saat ada hajatan, itu adalah kegiatan desa sebagai komunitas masyarakat. Bukan kegiatan dari pemerintahan desa", ujarnya.

Melihat kondisi itu dia minta perangkat desa tidak perlu diangkat jadi PNS. Pasalnya, 420 ribuan perangkat desa yang tersebar di seluruh Indonesia tidak melakukan tugas layaknya pemerintah desa.

Saya bicara begini atas dasar riset dan menyusun buku ini, karena dilatarbelakangi keprihatinan terhadap masyarakat desa. Desa tidak ada kemajuan, karena perangkat desanya tidak bekerja. Yang bekerja itu masyarakatnya dengan adat gotong royong. Pemerintah desanya enggak kerja, kata Prof Dr Hanif Nurcholis.

Di tempat yang sama,Prof Dr Sadu Wasistiono, MS, guru besar Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) menilai, perangkat desa memang tidak bisa diangkat PNS, sebab akan membebani negara, berdasarkan hitungan pemerintah, jika 420 ribu perangkat desa diangkat PNS dengan gaji setara golongan II A, berarti negara harus mengeluarkan dana sekitar Rp7 triliun per tahun, Itu akan bertambah lagi sesuai masa kerja perangkat desa, katanya. (Nrl).