LUASNYA WILAYAH PERAIRAN DAN TERBATASNYA ASET BERI PELUANG SINERGITAS DALAM OPERASI

Nurul KRedaksi - Selasa | 08 Oktober 2019 | WIB
LUASNYA WILAYAH PERAIRAN DAN TERBATASNYA ASET BERI PELUANG SINERGITAS DALAM OPERASI
FOTO : PERNUSA / ISTIMEWA

LUASNYA WILAYAH PERAIRAN DAN TERBATASNYA ASET BERI PELUANG SINERGITAS DALAM OPERASI ANTAR STAKEHOLDER DI LAUT NATUNA

Jakarta, 8 Oktober 2019,--- Sebagai negara maritim terbesar di dunia yang memiliki beberapa chokepoints strategis, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin laut yang aman dan bebas dari berbagai ancaman, gangguan dan bahaya terhadap para pengguna laut. Tuntutan ini jika dihadapkan pada luasnya wilayah perairan laut yurisdiksi nasional dan keterbatasan aset yang dimiliki stakeholder penegak hukum di laut, memberi peluang sinergis dalam operasi yang digelar oleh masing-masing instansi.

Demikian disampaikan Asisten Operasi Kasal Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, S.E., M.M., dalam sambutan tertulis yang dibacakan Waasops Kasal Laksamana Pertama TNI Irvansyah, S.H., saat membuka kegiatan Forum Group Discussion tentang Sinergitas Operasi Antar Stakeholder di Laut Natuna Utara, yang dilaksanakan di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (8/10).

Selanjutnya menurut Asops Kasal, pentingnya sinergitas operasi ini semakin mengemuka untuk diwujudkan, terlebih di beberapa perairan yang rawan pelanggaran hukum dan batas wilayah, seperti di perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir trend pelanggaran hukum di laut Natuna yang dilakukan oleh pengguna laut mendapatkan perlindungan dari kapal pemerintahnya sehingga konsekuensinya operasi penegakan hukum akan senantiasa bahu membahu dengan penegakan kedaulatan.

Selain itu, situasi di perairan Natuna Utara dipengaruhi oleh kontestasi negara-negara yang mengklaim beberapa bagian dari Laut China Selatan secara berlebihan. Kehadiran kapal perang dari berbagai negara yang memiliki klaim di perairan tersebut dapat menciptakan krisis multidimensional yang dapat berimbas pada stabilitas keamanan dan politik di Kawasan dan domestik. "Menyikapi hal tersebut, TNI AL memandang pentingnya dibangun sinergitas yang efektif dan efesien dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan kedaulatan di laut yang akan menjadi pengganda kekuatan dalam upaya menciptakan laut yang aman", tegas Laksda TNI Didik Setiyono.

Kegiatan yang diikuti lebih kurang 60 peserta baik dari institusi TNI yaitu Mabes TNI, Mabes TNI AL, Koarmada I, Kolinlamil, Seskoal, maupun Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla dan Universitas Pertahanan ini, menghadirkan para panelis dari Kemenkopolhukam yaitu Asisten Deputi Bidang koordinator Kuatpuan Kemerhan Brigjen TNI Suparjo dengan materi Sinergitas Operasi Antar Stakeholder di Laut Natuna Utara; Dari Guspurla Koarmada I disampaikan Asintel Danguspurla Koarmada I Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono Wibowo dengan materi Kebijakan Operasi Pertahanan Laut yang diselenggarakan Koarmada I di Laut Natuna Utara dalam rangka menjaga kepentingan Nasional Indonesia. Sementara dari Bakamla disampaikan Dirops Udara Maritim Bakamla Laksma Bakamla Guntur Wahyudi dengan materi Operasi Keamanan Laut di Natuna Utara dalam rangka menjaga kepentingan nasional Indonesia. Dan Panelis terakhir adalah Kasubdit Ops Armada PSDKP, Ir Rahman Arif, M.Si dengan materi Kebijakan Operasi Pengawasan SDKP di Laut Natuna Utara.

Kegiatan FGD yang sarat akan tanya jawab dan diskusi ini diakhiri dengan penyerahan cindera mata kepada para panelis oleh Kepala Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut (Kadisopslatal) Laksma TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si.