Kepala Bakamla Jadi Keynote Speaker Rakornas Satgas 115

Nurul KRedaksi - Rabu | 18 September 2019 | WIB
Kepala Bakamla Jadi Keynote Speaker Rakornas Satgas 115
FOTO : PERNUSA / ISTIMEWA

Kepala Bakamla Jadi Keynote Speaker Rakornas Satgas 115

Selasa, 17 September 2019 (Humas Bakamla RI/PR Indonesian Coast Guard)
Kepala Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) Laksdya Bakamla A. Taufiq R., berkesempatan menjadi Keynote Speaker dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas 115 dengan mengangkat tema "Memantapkan Peran Negara dan Masyarakat dalam Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing dan IUU Fishing" di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 KKP, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/19).

Pada kesempatan ini Kepala Bakamla menjelaskan tentang peran Bakamla dalam menciptakan sinergitas sesama aparat penegak hukum dalam mewujudkan keamanan di laut.

Kepala Bakamla mengatakan bahwa dalam upaya penegakan hukum di wilayah Indonesia secara efektif ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Pertama adalah posisi dan konstelasi geografis Indonesia. Kedua adalah posisi Indonesia yang terletak di dua benua, dua samudera, dan kurang lebih 70.000 kapal yang melintasi setiap tahun di perairan Indonesia kemudian terdapat empat choke point dari sembilan didunia. "Tantangan ketiga adalah tentang kewajiban UNCLOS yaitu terkait dengan ALKI, kita harus menjamin tiga jalur ALKI aman untuk digunakan," terang Laksdya Taufiq.

Kemudian kita juga mempunyai permasalahan batas maritim. Ada beberapa segmen yang belum selesai misalnya Vietnam di Natuna, Australia dan Selat Malaka dengan Malaysia.

Lebih lanjut, sebagai Bakamla dengan dasar hukum UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Perpres No. 178 tahun 2014 dan ditegaskan dalam amanat Presiden berbunyi "telah dimulai era baru, efisien dengan komando tunggal yang didukung sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum. Semua stakeholder Keamanan Laut, saya perintahkan untuk mendukung aset awal Bakamla berupa kapal, pesawat dan personel". "Pertanyaannya adalah, apakah perintah Presiden ini dilaksanakan ?silahkan dijawab masing-masing," kata Laksdya Taufiq.

Sedangkan tugas yang diamanatkan Presiden pada dasarnya Bakamla melaksanakan Patroli keamanan dan keselamatan laut di seluruh perairan Indonesia dan Yuridiksi Indonesia. Jadi tidak hanya di wilayah kedaulatan tapi diseluruh Yuridiksi sehingga Bakamla adalah institusi operasional. Didalam tugas dan fungsi berikutnya adalah pertama menyusun kebijakan nasional tentang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia, kedua menyelenggarakan sistem peringatan dini terkait keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia, ketiga melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia, keempat menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh intansi terkait, kelima memberikan bantuan teknis dan operasional terhadap intansi terkait, keenam memberikan bantuan pertolongan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia dan ketujuh adalah melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional." Jelas Laksdya Taufiq.

Didalam rapat kabinet ditegaskan bahwa Bakamla melaksanakan fungsi Coast Guard di Indonesia. Kalau berbicara Coast Guard maka secara universal mempunyai tiga fungsi yaitu Maritime Security, Maritime Safety dan Defense inward time dibawah Navy. Oleh karena itu Coast Guard merupakan suatu keniscayaan dengan tatanan dunia sekarang ini sehingga penegakan hukum disinergikan oleh Bakamla. Tetapi kita tahu bahwa UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak menegasikan undang-undang yang lain sehingga undang-undang lain masih berlaku. Hal tersebut bukan menjadi masalah, yang penting adalah bagaimana kita melaksanakan dilapangan bisa bersinergi tanpa harus berkutat atau berdiskusi tentang undang-undang itu karena hal tersebut bukan tataran kita, tataran kita adalah operasional oleh karena itu didalam pelaksanaan operasi saya sampaikan kepada seluruh jajaran saya gunakan saja asas operasi militer selain perang.

Ditegaskan pula, pelaksanaan operasional dilapangan gunakanlah asas OMSP yaitu Unity of Effort (kesatuan usaha) dan legitimacy (dasar hukum kewenangan). Inilah sebetulnya yang menjadikan dasar bagaimana kita bisa bersinergi.

"Kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan adalah ini perlu ketulusan para pemimpin dilapangan dalam penegakan hukum di Indonesia," tutup Laksdya Taufiq.

Autentikasi : Kasubbag Humas Bakamla RI Letkol Bakamla Mardiono