TERKAIT INDIKASI KORUPSI DI MAMASA, KPK DAN KEJAGUNG TERIMA BERKAS DARI KAKI

PriyonoRedaksi - Senin | 04 Februari 2019 | WIB
TERKAIT INDIKASI KORUPSI DI MAMASA, KPK DAN KEJAGUNG TERIMA BERKAS DARI KAKI
FOTO : PERNUSA / ISTIMEWA

TERKAIT INDIKASI KORUPSI DI MAMASA, KPK DAN KEJAGUNG TERIMA BERKAS DARI KAKI

Komite Anti Korupsi Indonesia ( KAKI) resmi laporkan Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi di KPK terkait berbagai kasus dugaan korupsi di kabupaten Mamasa Sulbar, ada 17 dugaan korupsi di beberapa Dinas yg di laporkan.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Komite Anti Korupsi Indonesia, Andi Baharuddin, SH, seusai memberikan laporannya di KPK senin 4 pebruari 2019. Menurutnya dugaan tindak pidana korupsi di Mamasa terjadi hampir di semua Dinas ,misalnya di Dinas PU banyak pembangunan terbengkalai di kerjakan tidak memenuhi standar, begitu juga di Dinas pertanian, banyak proyek fiktif, antara lain pengadaan 1 juta bibit kopi dan proyek sambung samping coklat kelompok tani yang di bentuk banyak yg fiktif, Dinas kesehatan, pengadaan alat kesehatan tidak memadai banyak di mark up, dan di Dinas pendidikan juga begitu banyak kasus dan bahkan uang gaji sertifikasi guru-guru tahun 2018 blm terbayarkan,di Dinas sosial juga banyak anggaran yg di alokasikan bukan pada tempatnya, dan terbengkalainya beberapa proyek baik di Dinas PU maupun di Dinas pertanian di duga di akibatkan karena terlalu banyak pemotongan fee proyek sehingga para kontraktor sulit mengerjakan proyek-proyek tersebut sesuai standar, ungkapnya.

Di singgung apa saja dari 17 dugaan korupsi yg di laporkan itu, andi menyatakan dari 17 dugaan korupsi yg kami laporkan tidak dapat di uraikan satu persatu tapi dari ke 17 kasus yg kami laporkan itu secara keseluruhan kasus dari tahun 2012 sampai 2018 baik hasil temuan BPK maupun hasil temuan invesigasi tim.

Dari 17 kasus yg di laporkan ,ada 5 kasus dugaan korupsi di rekomendasikan untuk di Laporkan ke Kejati Sulselbar karena pertimbangan nilai kasus yg di laporkan rata-rata di bawah 5 milyar, karena itu khusus 5 kasus tersebut kami di rekomendasi untuk di laporkan di Kejati sulselbar, urai Andi.

Dalam mengakhiri konfrensi persnya , Direktur Eksekutif KAKI ini menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal terus kasus yg di laporkan itu dan mendesak KPK agar segera memeriksa Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi terkait beberapa dugaan korupsi yg di laporkan.

Bupati selaku kuasa pengguna anggaran harus bertanggungjawab secara keseluruhannya, selain di KPK kami juga Laporkan di Kejaksaan Agung dan di Tipikor Bareskrim Mabes Polri,, ucapnya.