Bareskrim dan Cyber Crime Polri Tetapkan Penagih Pinjaman Online Dijerat UU ITE Pasal 27 Ayat 3 Junt

PriyonoRedaksi - Selasa | 09 Oktober 2018 | WIB
judul]
FOTO : PERNUSA / ISTIMEWA

Bareskrim dan Cyber Crime Polri Tetapkan Penagih Pinjaman Online Dijerat UU ITE Pasal 27 Ayat 3 Junto 310

Korban Pinjaman Online Datangi Bareskrim Mabes Polri Minta Perlindungan Hukum

Bertempat di Bareskrim Polri Jakarta, puluhan korban pinjaman online, melaporkan berapa aplikasi pinjaman online yang selama ini mendapat tekanan dari depkolektor pinjaman online serta melaporkan adanya pelanggaran pemerasan dan penipuan melalui bunga berbunga yang dibebankan pada masyarakat yang meminjam uang melalui aplikasi online.

Vera korban pinjaman online didampingi beberapa korban dana online mengungkapkan, bahwa cara-cara penagihan dengan kata-kata kotor, menghina, menyebar foto dan identitas dengan yang diberi tulisan pelaku kejahatan telah melanggar UU ITE sebagai bentuk fitnah dan pencemaran nama baik.

Bahkan mereka juga menagih pada orang-orang disekitar kita, melalui nomor yang mereka sadap dari nomor HP, mereka melakukan penyadapan dan menekan orang-orang yang tidak tau soal pinjam-meminjam, sehingga menimbulkan percekcokan keluarga, hingga pemecatan dari tempat kerja.

Bunga yang dikenakan juga semaunya sendiri tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah atau pihak perbankkan, mereka menghitung denda secara harian dengan persentase sangat tidak masuk akal, dalam sebulan bisa mencapai 100% lebih, dan pinjaman online tidak mau menerima negosiasi cara bayar maupun denda yang ia bebankan semaunya sendiri. peminjam harus membayar denda yang mencekik tersebut. mereka bagai lintah darat atau rentenair gaya baru dengan cara yang modern berbasis data aplikasi, ungkap Vera.

Sementara Ketua Umum PERNUSA, KP Norman menjelaskan bahwa LBH PERNUSA yang disuport Ormas PERNUSA terus mendampingi masyarakat korban pinjalan online yang terjerat bunga-berbunga, dan kekerasan secara psikologi akibat intimidasi via telekomunikasi maupun Media Sosial, mereka telah melanggar UU ITE pasal 27 ayat 2 junto 310 tentang pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana 4 tahun penjara, atau denda 750 juta, dan kita memohon perlindungan Kepolisian RI, untuk dapat memberikan perlindungan para korban pinjaman online, apalagi OJK menemukan lebih dari 200 perusahaan pinjaman online illegal, ini pihak OJK harus serius terhadap translaksi elektronik tersebut, demikian juga Kementerian Kominfo agar bertindak tegas pada aplikasi atau website yang meminjamkan dana secara online dan ternyata OJK menyatakan perusahaan illegal, tegas KP Norman.(red)