Antra RI Gelar Demo Damai Mabes Polri, Minta POLRI Usut KKN Kabupaten Rote Ndau

PriyonoRedaksi - Jumat | 14 September 2018 | WIB
judul]
FOTO : PERNUSA / ISTIMEWA

Antra RI Gelar Demo Damai Mabes Polri, Minta POLRI Usut KKN Kabupaten Rote Ndau

Lembaga Amanat Penderitaan Rakyat Nusantara RI (ANTRA RI) bertempat di depan Mabes Polri menggelar aksi demo damai, masa sekitar 100 orang masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa Rote Ndao di Jakarta tersebut meminta jajaran Kepolisian RI untuk mengusut tuntas adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kabupaten Rote Ndau.

Penanggungjawab Aksi Demo, yang juga ketua divisi hukum ANTRA RI, Paulus Henuk SH pada wartawan menegaskan, bahwa Demo ke Mabes Polri ini karena pemeriksaan di Rote Ndau mandek, dan kita meminta Mabes Polri untuk mengirim tim untuk melakukan tindakan hukum atas dugaan KKN di Rote Ndau, dimana banyak pelanggaran hukum namun tidak adanya penindakan, untuk itu hari ini kami ke Mabes Polri, Istana Negara dan ke Kantor KPK, untuk menyerahkan data-data dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati Rote Ndau, tegasnya.

ANTRA menemukan data pelanggaran oleh Bupati Rote Ndau, seperti adanya dugaan korupsi penggunaan dana APBD dan Dana Desa, yang melanggar aturan serta penyelenggaraan pemerintahan Rote Ndao yang tidak patuh pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di negeri ini,

Lebih jauh diungkapkan, bahwa upaya dalam menyelamatkan uang rakyat dan perlunya pembangunan yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi, sebagaimana dana APBD Rote Ndao yang digulirkan justru diselewengkan oleh pejabat di Rote ndao, dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Rote ndao, untuk itu kami masyarakat Rote Ndau di Jakarta, meminta kepada Kepolisian RI untuk bertindak tegas dan segera menyelidiki dugaan KKN di Rote ndao yang melibatkan banyak pejabat, termasuk Bupati Rote Ndau, paparnya.

Disamping itu Bupati selaku penyelenggara pemerintah daerah, juga melakukan pencopotan pejabat daerah, serta memberhentikan Kepala Desa pilihan Rakyat dengan SK yang melanggar aturan, bahkan terjadi disktriminasi di Kabupaten paling timur Indonesia ini, hari ini kita ke Mabes POLRI dan KPK agar pimpinan disini memberikan perhatian khusus dalam penegakan hukum pada Kabupaten Rote Ndau, demi keberlangsungan pembangunan nasional, bagaimana penerapan hukum dapat dilakukan seadil-adilnya bagi masyarakat Rote Ndau, tegas Henuk. (Red)